Kesempatan Kerja Bagi Warga Negara Indonesia Merupakan Hak Yang Dijamin Oleh Negara, Seperti Yang Tercantum Dalam UndangUndang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 2 Yang Berbunyi Bahwa “Tiap Warga Negara Berhak Atas Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak”.

Untuk Itu, Pemerintah Memilikitanggung Jawab Yang Besar Dalam Penyediaan Lapangan Pekerjaan Bagi Warga Negaranya. Indikator Ekonomi Dan Ketenagakerjaan Merupakan Indikator Penting Dalam Perencanaan Dan Evaluasi Pembangunan, Baik Di Bidang Sosial Maupun Di Bidang Ekonomi.

Indikator Ekonomi Dan Ketenagakerjaan Dapat Memberikan Gambaran Tentang Daya Serap Ekonomi Terhadap Pertumbuhanpenduduk Dan Produktifitas Tenaga Kerja.

Apabila Perekonomian Tidak Dapat Menyerap Pertumbuhan Tenaga Kerja Maka Peningkatan Pengangguran Tidak Dapat Dihindari Sehingga Pada Akhirnya, Banyaknya Pengangguran Tersebut Akan Mengakibatkan Banyak Terjadinya Masalah Sosial.

Selain Itu, Informasi Dan Kondisi Ketenagakerjaan Suatu Daerah Menjadi Semakin Penting Mengingat Salah Satu Tujuan Pembangunan Adalah Menciptakan Lapangan Pekerjaan Dalam Jumlah Dan Kualitas Yang Memadai Dan Pada Akhirnya Bertujuan Untuk Meningkatkan Taraf Hidup Dan Kesejahteraan Masyarakat.

1. Angkatan Kerja

Analisis Angkatan Kerja Dalam Kaitannya Dengan Kondisi Tingkat Dan Pola Partisipasi Angkatan Kerja Cenderung Bergantung Pada Ketersediaan Kesempatan Kerja Dan Perbedaan Pada Tuntutan Memperoleh Pendapatan Antar Kelompok Penduduk.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menunjukan Besaran Rasio Antara Jumlah Angkatan Kerja Sdengan Penduduk Usia Kerja. Adapun Yang Masuk Angkatan Kerja (labour Force) Adalah Penduduk Usia Kerja Yang Bekerja (employed), Tidak Bekerja, Dan Mencari Pekerjaan (unemployed).

Yang Masuk Dalam Kategori Bukan Angkatan Perekonomian Merupakan Hal Yang Menarik Untuk Dilakukan Karena Kerja (not In Labour Force) Adalah Penduduk Usia Kerja Yang Masih Sekolah, Mengurus Rumah Tangga, Dan Melaksanakan Kegiatan Lainnya (pensiun, Cacat, Dan Sebagainya).

2. Pekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

Status Pekerjaan Adalah Kedudukan Seseorang Dalam Melakukan Pekerjaan Di Suatu Unit Usaha/kegiatan. Indikator Status Pekerjaan Pada Dasarnya Melihat Empat Kategori Yang Berbeda Tentang Kelompok Penduduk Yang Bekerja Yaitu Tenaga Kerja Dibayar (buruh), Pekerja Yang Berusaha Sendiri, Pekerja Bebas Dan Pekerja Keluarga.

Berusaha Sendiri Umumnya Dibedakan Menjadi Dua Yaitu Mereka Yang Berusaha (memiliki Usaha) Dengan Dibantu Pekerja Dibayar Dan Mereka Yang Berusaha Tanpa Dibantu Pekerja Dibayar, Sementara Pekerja Keluarga Juga Dikenal Dengan Pekerja Tak Dibayar.

3. Pekerja Menurut Sektor Formal/Informal

Dalam Konsep Susenas, Yang Masuk Dalam Sektor Formal Adalah Mereka Yang Bekerja Dengan Status Usaha Sebagai Buruh Atau Karyawan Dengan Jumlah Jam Kerja Tetap, Ada Upah Dan Gaji Yang Jelas, Serta Ada Keterikatan Dan Aturan Yang Jelas Dalam Bekerja.

Dalam Sektor Informal Yang Masuk Adalah Yang Bekerja Mereka Dengan Status Selain Sebagai Buruh Atau Karyawan Dengan Jumlah Jam Kerjanya Tidak Tetap Dan Tidak Ada Keterikatan Tertentu Untuk Memasuki Suatu Usaha (tidak Ada Ikatan Dan Mudah Ganti Pekerjaan).

4. Pengangguran

Upaya Perubahan Struktural Untuk Meningkatkan Produktivitas Dan Menciptakan Kesempatan Kerja Sebagai Usaha Meningkatkan Kesejahteraan Penduduk Sering Kali Dapat Menjangkau Seluruh Elemen Penduduk Itu Sendiri.

Kesempatan Dan Peluang Yang Dimiliki Tiap Penduduk Tentu Berbeda Satu Dengan Lainnya. Demikian Pula Dalam Proses Pembangunan, Masalah-masalah Seperti Kemiskinan Dan Pengangguran Merupakan Negatif Dari Pelaksanaan Pembangunan Seperti Juga Terciptanya Kesenjangan Sosial.

Pengangguran Terjadi Sebagai Akibat Dari Tidak Sempurnanya Pasar Tenaga Kerja, Atau Tidak Mampunya Pasar Tenaga Kerja Dalam Menyerap Tenaga Kerja Yang Ada. Akibatnya Timbul Sejumlah Pekerja Yang Tidak Diberdayakan Dalam Kegiatan Perekonomian.

Hal Ini Merupakan Akibat Tidak Langsung Dari Supply (penawaran) Tenaga Kerja Di Pasar Tenaga Kerja Melebihi Demand (permintaan) Tenaga Kerja Untuk Mengisi Kesempatan Kerja Yang Tercipta. Indikator Yang Biasa Digunakan Untuk Mengukur Pengangguran Pengangguran Terbuka (TPT).

Tingkat Pengangguran Terbuka Umumnya Didefinisikan Secara Konvensional Sebagai Proporsi Angkatan Kerja Yang Tidak Bekerja Dan Mencari Kerja.

Ukuran Ini Dapat Digunakan Untuk Mengindikasikan Seberapa Besar Penawaran Kerja Yang Tidak Dapat Terserap Dalam Pasar Kerja Disebuah Negara Atau Wilayah. Menurut Data Dari Disnakertrans Kabupaten Luwu Timur Tercatat Pengangguran Terbuka Sebanyak 4.17 % Untuk Laki – Laki Dan 5.02% Untuk Perempuan.

5. Kemiskinan

5,42 Masalah Kemiskinan Adalah Masalah Yang Walaupun Dipercaya Sudah Seusia Peradaban Manusia Namun Belum Dapat Dianalisis Secara Komprehensif Dan Mendalam Hingga Sekarang.

Hal Ini Dikarenakan Belum Ada Satu Pun Konsep Yang Dapat Diterima Secara Universal Dan Belum Ada Satu Pun Metode Pengukuran Yang Diterima Secara Luas.

Analisis Masalah Kemiskinan Secara Makro Dikenal Sejak Awal 1970an Yang Dipelopori Oleh Sayogyo, Penny, Dan Singarimbun.Sam F. Poli Dan Hendra Asmara Juga Merupakan Pendahulu Dalam Analisis Kemiskinan Dan Distribusi Pendapatan.

BPS Sendiri Baru Mulai Melakukan Analisis Masalah Kemiskinan Sejak Publikasi “Jumlah Dan Persentase Penduduk Miskin Di Indonesia” Yang Diterbitkan Pada Tahun 1984.

Sejak Kemunculan Publikasi Tersebut, BPS Secara Berkelanjutan Melakukan Analisis Kemiskinan Dengan Menggunakan Data Susenas. Permasalahan Yang Dihadapi Penduduk Miskin Dari Segmen Petani Bisa Berakar Dari Asetnya Yang Justru Terlalu Kecil, Dari Persoalan Alam Dan Infrastruktur Dalam Bentuk Irigasi Yang Tidak Mendukung, Dan Sebagainya.

Akar Permasalahan Pedagang Kecil, Pengrajin Kecil, Di Kabupaten, Pengangguran, Buruh Musiman, Dan Sebagainya Bisa Berbeda. Jika Permasalahan Yang Membuat Mereka Sulit Keluar Dari Lingkaran Kemiskinan Bisa Diidentifikasi Dengan Baik Maka Program Yang Tepat Akan Dapat Dirumuskan.

Profil Kemiskinan Semestinya Menyajikan Tentang Akar Permasalahan Seperti Itu, Yaitu Tentang Permasalahan Lebih Mengakar Pada Faktor Orangnya, Masalah Infrastruktur Atau Strukturnya, Masalah Ketrampilan, Dan Sebagainya.

Informasi Yang Tersedia Dalam Susenas Tidak Dapat Mengungkapkan Permasalahan Tersebut Secara Tuntas Karena Lebih Merupakan Informasi Tentang Karakteristik Rumah Tangga Miskin.

Kemiskinan Dapat Dilihat Dari Keterbatasan Kemampuan Ekonomi Masyarakat, Sedangkan Keterbatasan Kemampuan Ekonomi Masyarakat Dilihat Dari Banyaknya Jumlah Keluarga Yang Kepala Keluarganya Perempuan Dan Kepala Keluarganya Laki-laki.

Pada Tabel 20 Menunjukkan Bahwa Pada Tahun 2020 Di Kabupaten Luwu Timur Jumlah Rumah Tangga Yang Kepala Keluarganya Perempuan Paling Tinggi Terdapat Di Kecamatan Malili (2157) Dan Terendah Di Kecamatan Tomoni Timur (668) Sedangkan Rumah Tangga Yang Kepala Keluarganya Laki-laki Yang Tertinggi Di Kecamatan Towuti (10162) Dan Terendah Di Kecamatan Kalaena (3186).

Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin Dapat Menunjukkan Seberapa Banyak Perempuan Yang Menjadi Kepala Keluarga, Bagaimana Kecenderungannnya Di Masa Depan Dan Bagaimana Gambaran Sosial Ekonomi Keluarga Yang Dikepalai Oleh Seorang Perempuan, Tabel 20 Menunjukkan Bahwa Proporsi Perempuan Sebagai Kepala Keluarga Di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Tergolong Rendah Karena Hanya Sekitar 17,81 % Dari Sekitar 82,19 % Kepala Keluarga Di Luwu Timur Berjenis Kelamin Laki Laki.

Hal Ini Merupakan Kewajaran Di Masyarakat Kita, Mengingat Budaya Patriarki Yang Masih Melekat, Laki-laki Diposisikan Sebagai Kepala Keluarga Dan Bertanggung Jawab Penuh Terhadap Ekonomi Rumah Tangga.